Materi Penyusunan RIPS SMK 2012

DESKRIPSI MATERI PENYUSUNAN RIPS

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

BAGI KEPALA SMK SE PROVINSI JAMBI

TAHUN 2012

NO	MATERI DIKLAT	URAIAN  MATERI
1.	Kebijakan Pengembangan SMK	Kebijakan pengembagan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2.	Orientasi program penyusunan RIPS SMK	1. Tujuan dan manfaat kegiatan 2. Materi kegiatan 3. Hasil-hasil yang ingin dicapai 4. Tindak lanjut kegiatan
3.	Pengelolaan SMK	1. Perencanaa program -  Visi, misi, dan tujuan lembaga (satuan pendidikan dan program keahlian) -  Rencana kerja sekolah (jangka menengah dan tahunan)

Tambahan Informasi Penlaian PAK 2012

KETENTUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PRIODE JUNI 2012

(Hal-hal penting untuk diperhatikan)

1.      MASA PENILAIAN

1.1  Minimal telah dua tahun dalam pangkat terakhir

1.2  PAK sebelumnya minimal TMT Januari 2010, yang sebelumnya CPNS ke PNS minimal TMT Maret 2010

Pelengkap Ketentuan Penilaian DUPAK 2012

KETENTUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PRIODE JUNI 2012

(Hal-hal penting untuk diperhatikan)

1.      MASA PENILAIAN

1.1  Minimal telah dua tahun dalam pangkat terakhir

1.2  PAK sebelumnya minimal TMT Januari 2010, yang sebelumnya CPNS ke PNS minimal TMT Maret 2010

2.      IJAZAH

2.1  Ijazah yang sudah digunakan (sudah dinilai) sebelumnya tidak boleh diubah/-direvisi nilai angka kreditnya

2.2  Ijazah yang digunakan untuk naik pangkat dikatakan linear (relevan) untuk dinilai pada unsur utama adalah:

a.       Untuk naik pangkat, ijazah yang diperoleh sama dengan bidang tugas yang diampu sesuai jabatan guru di PAK terakhir

b.      Guru yang pada PAK terakhir jabatan gurunya berbeda dengan ijazah pada SK pengangkatan pertama, maka ijazah yang disebut relevan adalah yang seuai dengan jabatan pada PAK terakhir  (bidang tugas terakhir)

c.       Guru sertifikasi ijazah yang disebut relevan adalah yang seuai dengan jabatan guru pada sertifikat guru

Jadwal Rapat Kordinasi Pengawas Awal TP. 2012/2013

JADWAL RAPAT KOORDINASI AWAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

PENGAWAS SEKOLAH KABUPATEN BATANG HARI

Hari Kamis, Tanggal 5 Juli 2012

Waktu/Jam	Materi/Kegiatan	Penyaji/Fasilitator/Pemandu
07.45 – 08.30	1. Pengantar 2. Beban Kerja Guru	Koordinator Pengawas
08.30 – 10.00	Penyusunan Program Pengawasan	1.  Ali Wazir, S.Pd 2.  Drs. Haryadi
10.00 – 11.15	Istirahat
10.15 – 11.45	Penyusunan Laporan Pengawasan	1.  Jasman, S.Pd 2.  Drs. Jonnes Anwar
11.45 – 12.30	Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas	Drs. Dasril Mansyur, M.Pd
12.30 – 13.15	Istirahat/Shalat/Makan
13.15 – 14.45	Pengembangan Kurikulum	Drs. H. Syamsirwan, M.Kom
14.45 – 15.45	Restrukturisasi/Pembentukan Pengurus: 1.    KKPS TK/SD, 2.    KKPS SMP, dan 3.    KKPS SM (SMA/SMK) 4.    Penyisipan Pengurus MKPS	1.  Drs. Syahdiardin, M.Pd 2.  H. Umar, S.Pd 3.  Pahmi.S.Pd 4.  Drs. Eri Bahtera
15.45 – 16.45	Pembagian Tugas Pembinaan Guru/Sekolah	1.  Koordinator Pengawas 2.  Ketua KKPS (terpilih)

                                                                                            Koordinator Pengawas

                                                                                            Drs. Syahdiardin, M.Pd

                                                                                            NIP. 196106191987031003

Pemilihan Tenaga Administrasi Sekolah Berprestasi

PEDOMAN PEMILIHAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH BERPRESTASI

TINGKAT KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012

A.  PESERTA

1.     Peserta adalah Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

2.     Telah memiliki masa kerja minimal 3 tahun sebagai Pelaksana Urusan.

3.     Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Tenaga Honorer, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.

4.     Pemenang pertama pemilihan TAS di tingkat sekolah yang diutus secara resmi dengan surat penugasan dari kepala sekolah.

5.     Usia maksimal 50 tahun pada saat seleksi.

6.     Mengumpulkan portofolio paling lambat tanggal 31 Mei 2012 di Subag Kegawaian Ddinas PDK Batang Hari.

7.     Tidak berstatus sebagai Peringkat I TAS berprestasi dalam dua tahun terakhir di tingkat Kabupaten Batang Hari

Pedoman Angka Kredit Jabatan Guru

SEPUTAR ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU

Disusun oleh: Syahdiardin

(Untuk dipakai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari)

Ketentuan perhitungan angka kredit (AK) jabatan guru sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  (Permenpan RB) Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut secara bertahap diterapkan terhitung sejak diterbitkannya Permenpan RB tersebut sampai pemberlakuannya secara efektif seluruh ketentuannya mulai 1 Januari 2013.

Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, maka ada beberapa ketentuan Permenpan RB di atas yang perlu diperhatikan dalam menyusun Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)  Jabatan Fungsionan Guru mulai priode Juni 2012. Hal paling penting yang harus diperhatikan adalah jam wajib tatap muka (JWTM). Bagi guru kelas dan guru mata pelajaran JWTM mulai Januari 2012 adalah mengajar minimal 24 jam sesuai sertifikat pendidik yang dimilikinya atau latar belakang pendidikan bagi yang belum sertifikasi. Untuk guru BK jam wajib tatap muka adalah membimbing siswa minimal 150 orang. AK menyajikan program  pembelajaran tidak lagi mendapatkan bonus bagi guru yang memilik JWTM melebihi batas minimal. Tapi yang kekurangan JWTM tetap dikurangi AK-nya secara proporsional.  Pemberlakuan JWTM minimal 24 jam mulai diterapkan untuk TP. 2010/2011.

UN: Uji Kompetensi atau Ajang Kompetisi?

UJIAN NASIONAL

ANTARA UJI KOMPETENSI DAN AJANG KOMPETISI^*)

Oleh. Syahdiardin

Akhir bulan April dan Awal Mei 2008 digelar hajatan besar tahunan Ujian Nasional (UN) Tingkat SM/MA dan SMP/MTs. Begitu besarnya hajatan itu, panitiapun dibentuk mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke sekolah/madrasah penyelenggara. Semua detil penyelenggaraan telah tertuang dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Apa, mengapa, dan bagaimana menyelenggarakan UN semua sudah diatur dalam POS. Hal yang paling krusial, bagaimana naskah soal UN disiapkan, didistribusikan ke provinsi, ke kabupaten/kota, ke sekolah/madrasah penyelenggara, ke pengawas ruang UN sampai kepada siswa peserta UN, kemudian bagaimana lembar jawaban siswa dikembalikan kepada pengawas rangan UN sampai proses pemindaian sudah diatur dalam POS. Tidak ada celah kebocoran, karena POS dibuat berdasrkan prinsip external dan internal control.

Uji Kompetensi

UN diselenggarakan untuk mengukur sejauh mana siswa mampu mencapai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), khususnya SKL UN. UN merupakan uji kompetensi untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional, sama seperti mata pelajaran yang tidak diuji secara nasional. Bedanya hanya pada pembuatan soal, yang dibuat secara nasional, sementara mata pelajaran lainnya dibuat sekolah/madrasah masing-masing.